Jakarta – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar dua agenda Rapat Kerja (Raker) masa sidang V bersama Kementerian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada pukul 10.00 dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dihadiri langsung oleh Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pukul 14.00 di Gedung DPD RI jalan Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta. Selasa (2/7/2024).
Pada Raker bersama PLT Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Komjen. Pol. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga, S.H., M.H., M.Si diagendakan pembahasan mengenai inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
PLT Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Komjen. Pol. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga, S.H., M.H., M.Si menyebutkan bahwa dari 687 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berkapasitas 140.424 napi, dihuni oleh 266.545. Over crowded 90 %, selain itu disebutkan juga 50,77 % adalah penghuni Lapas kasus narkoba.
Dalam dialog bersama Kemenkumham, anggota Komite I DPD RI dari Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Nuh menyampaikan, bahwa secara asal manusia lahir membawa potensi dasar kebaikan.
Lalu dalam perjalanan hidupnya ia terbawa pada kriminalitas dan pelanggaran lainnya dan sebagian mereka terseret ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan tujuan agar dapat kembali normal dan baik, sebagaimana masyarakat umumnya.
“Oleh karena itu, pengelolaan Lapas adalah bagian yang terpisahkan dari membangun bangsa. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya para petugas di Lapas dan Kemenkumham yang disoroti karena over kapasitasnya Lapas,” ungkap M.Nuh sapaan akrab Muhammad Nuh.
“Tapi para Ulama, Cendekiawan, aktivis sosial dan semua elemen bangsa perlu mengambil peran di tengah masyarakat. Artinya, pemerintah dan rakyat sama-sama berupaya mewujudkan bangsa yang baik. Nggak lama lagi akan dilaksanakan pergantian kepemimpinan nasional. Maka kita mendorong presiden mendatang untuk berkerja optimal. Dan di antara indikator keberhasilannya adalah Lapas kita di Indonesia tidak kepenuhan lagi,” tambah M.Nuh lagi.
Selain itu, M. Nuh yang juga terlibat dalam Satgas Anti Narkoba Sekolah (SANS) mendukung adanya pembedaan pengguna dan pengedar narkoba.
“Pengguna diprioritaskan untuk direhabilitasi, bukan dipenjarakan, dengan demikian diharapkan Lapas kita dapat berkurang penghuninya,” kata M.Nuh.
Ketika banyak negara termasuk Indonesia berhadapan dengan situasi penjara yang overload, dari informasi yang dibaca M. Nuh, dikutip dari Hukumonline.com yang dilansir dari Ournews pada Kamis (27/1/2024) lalu, ia mencontohkan Lapas atau penjara di Belanda mampu menurunkan angka narapidana.
Angka penurunan narapidana yang signifikan ini disebut erat kaitannya dengan bagaimana aparat penegak hukum Belanda menemukan metode alternatif yang efektif untuk mengurangi tindak pidana berulang (residivis) dibandingkan dengan hukuman pendek.
Usai sidang dengan Kemenkumham RI, pada pukul 14.00 dilanjutkan Raker bersama Kementerian ATR/BPN RI yang dihadiri langsung oleh Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membahas tentang pengawasan atas pelaksanaan program reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah.
Dalam Raker Komite I dengan Kementerian ATR/BPN, AHY memaparkan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan.
Dalam dialog bersama Kementerian ATR/BPN, M. Nuh menyampaikan harapannya agar AHY dan Tim Kementerian ATR/BPN memberikan perhatian lebih kepada masalah Pertanahan, khususnya di Sumatera Utara.
“Eks HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 Ha masih menjadi permasalahan yang serius di Sumatera Utara dan sebagian yang dialokasikan untuk pengembangan USU, kita syukuri sudah mulai dikelola,” sebut M. Nuh.
M. Nuh menambahkan lagi, diantara hal itu yang menjadi sorotan publik adalah PTPN 2 melalui PT Nusa Dua Propertindo yang berkerja sama (KSO) dengan PT Ciputra, kini mengelola puluhan hektar untuk perumahan dan disinyalir nantinya akan mendapatkan hak pengelolaan ribuan hektar dari Eks HGU dan juga yang masih dalam HGU.
M. Nuh juga berharap AHY dan Tim Kementerian ATR/BPN mencari solusi bagi konflik Pertanahan di Polonia (Karangsari) antara masyarakat pemukim dengan TNI AU. (Soni).
