Ketapang – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (23/10). Rapat yang digelar secara hibrida tersebut membahas perkembangan karhutla, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penambahan personel untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Kehutanan menyiapkan penugasan 104 personel. Sementara itu, Polri merencanakan penambahan sekitar 300 personel dan TNI sebanyak 400 personel. Dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga direncanakan meningkat dari tujuh menjadi 17 personel.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penurunan jumlah titik panas harus dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan karhutla. Ia meminta seluruh unsur yang terlibat tetap meningkatkan kesiapsiagaan agar kebakaran tidak kembali meluas.
“Angka titik panas yang mulai menurun justru harus memotivasi kita untuk segera menuntaskan penanganan karhutla. Selama jumlahnya masih rendah, kita harus bergerak cepat dengan kekuatan yang ada agar kebakaran tidak kembali meluas,” ujar Raja Juli Antoni.
Berdasarkan data titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 22 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB, Kalimantan Barat mencatat 39 titik panas. Sebanyak 37 titik berada di Kabupaten Ketapang, sedangkan masing-masing satu titik terpantau di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang.
Secara kumulatif, pada periode 23 September hingga 22 Oktober 2026, Kalimantan Barat mencatat 1.712 titik panas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.604 titik berada di Kabupaten Ketapang.
Dari total 104 personel yang disiapkan Kementerian Kehutanan, sebanyak 20 personel akan ditempatkan di Cagar Alam Muara Kendawangan, Desa Seriam; 44 personel di Desa Pembedilan; dan 40 personel di wilayah PBPH PT Buana Megatama Jaya. Kedatangan personel dijadwalkan pada 23–26 Oktober 2026, dengan masa penugasan selama 14 hari.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Ketapang, TNI, Polri, BPBD, serta jajaran teknis Kementerian Kehutanan.
Menteri Kehutanan meminta seluruh pihak menyampaikan perkembangan penanganan di lapangan, menyelaraskan data, serta mengidentifikasi kebutuhan tambahan personel dan dukungan lainnya. Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan langkah penanganan, terutama di Kabupaten Ketapang yang mencatat jumlah titik panas terbanyak di Kalimantan Barat.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menjaga koordinasi dan kesiapsiagaan secara berkelanjutan untuk mencegah kebakaran kembali meluas. (**)
