Medan – Banyaknya permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sejak 2019 hingga 2024, sehingga memudarnya kepercayaan publik terhadap pesta demokrasi menjadi sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut), KH. Muhammad Nuh, MSP.
Terkait persoalan pemilu tersebut, M. Nuh selaku Anggota DPD RI perwakilan Sumut merespon dengan mengadakan Forum Focuss Group Discussion (FGD) di Island Hall Kenanga Garden jalan Jamin Ginting Medan, untuk menyerap, mendengar, serta mengkaji model pemilu yang tepat dari narasumber para pakar, akademisi, tokoh masyarakat, aktivis dan mahasiswa.
“Jadi yang kita rasakan sejak 2019-2024 terkait pemilu serentak, Pilpres maupun Pileg ini kan masalahnya banyak, yang meninggal juga banyak, apalagi dalam pelaksanaannya itu ada yang lebih dari 24 jam, jadi melalui Forum FGD ini, Kita ingin mendengar masukan dari para akademisi, tokoh masyarakat, aktivis dan mahasiswa supaya apa yang mereka rasakan ternyata sama juga dengan yang kita fikirkan di Komite I DPD RI jadi hal ini perlu di perbaiki pemilu kita ini, apa solusinya baik dari regulasi penyelenggaraan hingga penyelenggara pemilunya, jadi memperbaikinya perlu melibatkan para pakar, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat tadi,” jelas M. Nuh kepada awak media, Sabtu (6//4/2024).
M. Nuh memaparkan lebih lanjut, dalam forum diskusi tersebut banyak hal yang menjadi sorotan dari peserta, seperti ada wacana sebaiknya Pemilu Presiden (Pilpres) tidak lagi disatukan dengan Pemilu Legislatif (Pileg).
“Banyak hal tadi menjadi sorotan terkait pemilu, ada wawacana sebaiknya Pilpres tidak lagi disatukan dengan pileg karena partai politik juga merasakan perhatian publik ke pilpres itu jauh lebih besar sehingga pemilu legislatif seperti tidak terperhatikan,” jelas M. Nuh.
“Lain lagi pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan apalagi di pemilu 2024, ada yang khas dari awal yaitu cawe-cawenya Presiden, bagus juga ada sorotan lainnya, bukannya hanya pada politisi yang maen money politik, tapi juga pada penyelenggara dan juga pemilih yaitu masyarakat, kalau bahasa ininya sekali tiga uang artinya sama-sama kita, yang akhirnya seolah-olah money politik itu tidak bisa di hindari,” lanjutnya.
Selain itu kata M. Nuh lagi, perlu juga adanya upaya-upaya yang lebih fundamental mulai dari segi regulasi ataupun penyelenggaranya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus betul-betul dipilih, jangan sampai cacat etika seperti permasalahan yang pernah terjadi di proses DKPP karena pelanggaran etika.
Ada lagi masalah serius lainnya menjadi sorotan dalam diskusi tadi, lanjut M.Nuh yang juga merupakan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). ” Apalagi MK yang kemaren terlibat dalam menggoalkan anak pak lurah, hal ini kan jadi permasalahan serius lainnya, apakah sekarang dengan mulai proses digelarnya sidang-sidang gugatan terhadap yang paling seru adalah pilpres dan sebagainya hasilnya nanti bagaimana wetensi, yang jelas sekarang ini kepercayaan publik uda mulai pudar.” jelas M. Nuh.
Terkait permasalah tersebut, M. Nuh yang merupakan anggota komite I Senator DPD RI merespon perlunya rekonstruksi pemikiran ulang terkait dengan pemilu, Ia juga menegaskan akan mengangkat permasalahan isu pemilu ini agar di evaluasi dengan melakukan rapat kerja dengan KPU sehingga harapannya bisa juga direspon oleh semua pihak.
Forum diskusi tersebut menghadirkan narasumber Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara, Yusrin M. Nazief, SH., MH, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Sumut Assoc. Prof Usman Jakfar dan Moderator Dodi Candra, SH., MH.
Pantauan awak media, usai diskusi acara dilanjutkan dengan kegiatan buka puasa bersama, Sholat magrib berjamaah serta makan bersama. (Soni)
