Medan – Maraknya aksi protes dari berbagai kalangan terutama mahasiswa terkait kenaikan pajak secara bertahap, pada April 2022 dari 10 persen menjadi 11 persen, hingga kembali naik menjadi 12 persen pasca disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan juga Pemerintah pada awal Januari 2025 kemarin.
Melihat polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh menggelar Diskusi Publik bertajuk ‘PPN 12%, Antara Keadilan dan Ketimpangan’ dengan menghadirkan narasumber H. Hidayatullah, SE, dan Dr. Rita Handayani yang juga seorang Akademisi di Aula Kantor DPD RI Sumatera Utara, Jalan Gajah Mada Medan, Sabtu (4/1/2025).
Dalam sambutannya Muhammad Nuh, berharap dengan adanya forum diskusi ini dapat menambah wawasan masyarakat terkhusus para peserta undangan yang hadir.
“Semoga dengan kontrol kita semua, melalui kerja nyata maupun melalui media sosial tehadap kebijakan pemerintah dapat terus berjalan dengan baik, agar Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” harap M. Nuh.
M. Nuh menambahkan lagi, diskusi publik tersebut digelar sebagai cerminan dari rasa kekecewaan masyarakat akan kebijakan pemerintah, sehingga perlunya memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat.
“Perlu ada upaya agar masyarakat kita bisa memahami kebijakan ini secara proposional. Karena seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pajak 12% hanya untuk barang mewah,” terang M. Nuh.
M. Nuh yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) ini bercerita, saat ia baru menjadi anggota DPD RI periode pertama pada 2019 lalu, Nuh pernah sowan dan mengingat pesan nasehat dari salah seorang kyai di Jawa Barat yang meminta dirinya agar menjaga diri serta moralnya juga menyampaikan kebenaran yang terjadi kepada masyarakat.
“opini sangat penting untuk mengontrol kebijakan. Dulu pernah ada Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tetapi karena banyak opini yang menentang waktu itu, alhamdulillah RUU tidak jadi disahkan,” ungkap M. Nuh lagi.
Sementara itu, salah satu narasumber mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKS periode 2019-2024 H Hidayatullah, SE mengatakan kondisi ekonomi Indonesia terpuruk pasca covid-19 lalu, saat itu pula malah PPN diusulkan naik paling lambat Januari 2025.
“Rezim tahu persis bahwa rakyat akan tahan banting dengan kebijakan PPN 12%. Pun begitu, rezim juga tahu betul cara meredam mahasiswa yang aktif berdemonstrasi. Karena sistem kapitalis yang kita pakai saat ini, kalaupun pajak tidak naik, kita juga akan tatap defisit,” terang Hidayatullah.
Akademisi Dr. Rita Handayani yang hadir sebagai narasumber lainnya pada diskusi tersebut menjelaskan tentang impact positif dan negatif dari kenaikan PPN menjadi 12%. Rita juga mejelaskan secara teori, kalau pajak naik akan berdampak menurunnya daya beli.
Pantauan awak media dilokasi, Diskusi ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai perwakilan diantanya dari MUI Kota Medan, Mathlaul Anwar Sumut, Persis Sumut, Al Itidhaiyah, Muhammadiyah, PUI, KAHMI, Syarikat Islam, SANS, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, IKAPPAI, Sutias Handayani, Presma UINSU, USU, dan Presma Unimed. (Soni).
