Jakarta – Batalnya program PT PLN (Persero) terkait konversi kompor gas ke kompor induksi atau kompor listrik, hingga kini masih memicu tanda tanya besar. Apalagi program tersebut dibatalkan secara mendadak menyusul dugaan adanya ‘teriakan’ dari parlemen.
Menyikapi hal itu, Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formpera) bersama Indonesia Audit Watch (IAW) telah melayangkan surat Nomor 02/Bersama/IAW/-Formapera/X/22 tanggal 3 Oktober 2022 kepada perusahaan listrik negara itu.
“Kami telah melayangkan surat meminta jawaban dari PLN karena program yang uji cobanya sudah dijalankan dan ternyata teruji dengan baik namun tiba-tiba dibatalkan. Padahal program itu didukung Presiden Jokowi yang konsern terhadap penghembatan energi dan mendukung EBT,” tegas Ketua Umum DPN Formapera Teuku Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Atas situasi itu, kata pria yang akrab disapa Yudis ini, Manajemen PLN sudah merespon melalui surat balasan tanggal 21 November 2022. Dalam surat itu, PLN merinci berbagai permasalahan dan kendala terkait program itu.
“Dalam beberapa lembar surat yang ditandatangani Plt Vice President Komunikasi Korporat, Grahita Muhammad, PLN menjelaskan dengan lengkap alasan pembatalan tersebut,” terangnya.
Yudis juga menegaskan, beranjak dari kondisi seperti itu, DPN Formapera tetap kukuh untuk berupaya dengan berbagai cara mendukung program itu direalisasikan.
“Berbagai pemikiran sedang kami diskusikan bersama komponen rakyat lainnya agar hal yang baik dan murah itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ucapnya.
‘M”Dugaan kami, PLN sungkan untuk menyebut penyebab sesungguhnya terkait penghentian program yang baik itu. Namun kami tidak akan memposisikan diri mendorong PLN mengutarakannya. Kami sudah memahami bahwa posisi PLN sangat dilematis,” imbuh Yudis.
Oleh karena itu, sambungnya dalam waktu dekat Formapera bersama IAW akan mendorong satu skema pelibatan publik untuk membantu PLN mewujudkan program yang baik itu tentu dengan cara yang baik pula.
“Kami berharap masa keemasan gas yang mahal berbanding energi listrik yang sebentar lagi massif bersumber dari energi baru terbarukan seperti harapan para pemimpin dunia pada forum G20 kemarin bisa direalisir Pemerintah. Dan menurut kami PLN salah satu instrumen negara yang patut untuk mendistribusikan kepada rakyat sehingga mendapat energi bersih lagi murah,” pungkasnya. (red)
