Medan – Menyikapi perkembangan politik yang terjadi di tengah masyarakat dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekspresi Iman (LPPEI) James E. Simorangkir menegaskan perlunya ditegakkan demokrasi yang beradab dengan menghormati kebebasan memilih dan menegakkan kedaulatan rakyat.
James E Simorangkir juga mengingatkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 lalu telah ternoda serta diwarnai sejumlah tuduhan dengan fakta kecurangan yang berisi pada tindakan intimidasi, keterlibatan aparat pemerintahan, dan politik uang yang membabibuta.
James menambahkan dalam bahasa hukumnya disebut terstruktur, sistematis dan massif. Kesimpulannya, lanjutnya lagi, telah terjadi penodaan pada azas pemilu yang bersifat jujur dan adil.
Sebagai aktivis pekerja sosial dan fasilitator ragam lokakarya di Indonesia, James E. Simorangkir menilai stigma demokrasi yang telah ternoda saat Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung 14 Februari 2024 itu, tentunya akan membayangi pelaksanaan Pilkada serentak yang berjarak begitu dekat yaitu 27 November mendatang.
“Kita berharap ada pertobatan radikal bagi semua yang terlibat dalam proses demokrasi ini. Bagi mereka calon calon kepala daerah, dari tingkat Gubernur, Wali Kota sampai Bupati diharapkan berkontestasi dengan cara yang sehat dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi beradab, meyakinkan semua rakyat pemilihnya dengan visi misi dan komitmen keterbukaan untuk dinilai oleh rakyat, terutama kapasitas dan kapabilitas calon menjadi taruhan yang harus dikedepankan dengan melakukan cara-cara cerdas dan menghindari politik uang dan bansos. Jangan bebani diri dengan tindakan yang dapat merusak kepemimpinan di masa mendatang,” jelas James kepada awak media melalui via WhatsApp Jum’at (13/9/2024).
“Inilah kesempatan yang harus dilakukan memperbaiki seluruh proses demokrasi yang akan kita masuki, yakni menjunjung tinggi demokrasi yang beradab,” tegas James lagi.
Menurut James yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat dan Teologi Jakarta ini, Pilkada serentak 27 November mendatang, dapat dilakukan dengan proses gembira, tidak terjadi sekat-sekat radikal sehingga dapat menimbulkan konflik yang tidak produktif, untuk itu perlunya mempertimbangkan rekam jejak para calon, kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan yang mengayomi seluruh rakyat yang dilayani tanpa membedakan suku agama dan status sosial.
“Kita tak bisa berharap banyak pada partai politik (parpol) untuk melakukan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Justru yang terjadi saat ini parpol mempertontonkan permainan politik tidak masuk logika bagi masyarakat, dengan segala alasan, dan dinamika politik yang berkembang, kita dapat menyaksikan bagaimana parpol pengusung mendukung calon kepala daerah tanpa memperhatikan aspirasi daerah. Karena itu, kita menyaksikan bagaimsna proses awal pencalonan terkesan transaksional dan tersandera dengan kepentingan elite pimpinan partai politik,” ungkap James.
“Selain itu, sistem penjaringan calon-calon kepala daerah dengan sistem politik serta undang-undang yang mengatur sekarang ini, menurut saya, perlu dikaji ulang dan mencari format sistem yang lebih transparan dan akuntabel serta terbebas dari politik dinasti dan politik identitas,” tegas James E Simorangkir yang juga merupakan pemegang Diploma Komunikasi Sosial dan Religius dari Crec Avec Lyon, France. (Soni).
