Kota Bekasi – Polemik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi dinilai akan berdampak pada perolehan suara di Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut menyusul adanya gugatan sengketa kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi ke Mahkamah Partai (MP).
Sementara, pasca putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memperberat hukuman Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang juga mantan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara, kian memperburuk citra partai tersebut di mata publik.
“Jika DPP Golkar tidak mengambil sikap, jangan harap perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Kota Bekasi pada Pemilu mendatang akan naik. Bahkan kami menduga akan terjadi penurunan yang signifikan,” ujar analis politik Irwan Suhanto dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, (31/12/2022).
Menurut Irwan, saat pria yang disapa Pepen itu menjadi Wali Kota Bekasi saja perolehan kursi Golkar di DPRD hanya menempati posisi ketiga, di bawah PKS dan PDIP.
“Ini artinya Pepen gagal memimpin Golkar. Terlebih saat ini sudah tidak memiliki pengaruh apapun di partai, saya memprediksi Golkar Kota Bekasi makin hancur,” ucapnya.
Selain itu, saat menjadi Ketua DPD Golkar, maupun Wali Kota Bekasi, Pepen diduga hanya dimanfaatkan oleh para aktivis pragmatis yang hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya. Sehingga menggerogoti organisasi partai yang dipimpinnya.
“Hal itu terbukti saat Pepen menjabat Wali Kota Bekasi, para aktivis yang saat itu merapat ke dirinya, tapi saat Wali Kota Bekasi itu ikut terseret OTT KPK, mereka mundur teratur meninggalkan Pepen dan berbalik arah mencari posisi aman,” ungkap Irwan.
Untuk merecovery kondisi tersebut, kata Irwan, DPP Golkar harus merombak seluruh kepengurusan DPD Golkar di Kota Bekasi agar jauh dari bayang-bayang Pepen yang dituding sebagai pejabat koruptif tersebut.
Selain itu, DPP Golkar harus mengambil langkah strategis, yakni menyelesaikan proses sengketa kepengurusan partai yang saat ini tengah ditangani oleh Mahkamah Partai.
“Jika Golkar ingin memperoleh suara terbanyak di Kota Bekasi, dan mendorong Airlangga Hartarto sebagai Capres, maka DPP harus menyelesaikan sengketa kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi yang perkaranya sudah masuk ke Mahkamah Partai,” ucapnya.
Sebab, tahapan Pemilu saat ini telah dimulai, jika internal partai ini tidak solid, bagaimana mungkin Golkar memiliki obsesi merebut suara terbanyak.
“Jangan biarkan konflik itu terus terjadi. Sebab bagaimana mungkin ingin meraih suara mayoritas, sementara sengketa kepengurusan di MP saja belum ada penyelesaian. Elit di DPP Golkar juga harus jernih dalam menyikapi persoalan ini,” tandasnya. (ma)
