Medan – Adanya keberagaman dan kemajemukan dalam masyarakat baik dari segi etnis, budaya, maupun agama menjadikan Sumatera Utara (Sumut) memiliki ciri khas yang unik.
Dari segi keberagaman agama itu, Sumut juga memiliki berbagai elemen organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Jamiyatul Al Washliyah, Persatuan Islam (Persis) dan lainnya sehingga ada kemungkinan terjadinya potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan serta Idul Fitri.
Menyikapi kemungkinan terjadinya potensi perbedaan penetapan Idul Fitri 1446 Hijriah (H) tahun ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)/Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) asal Sumatera Utara (Sumut) K.H. Muhammad Nuh, M.SP. bersama sekitar 40-an Badan Kenaziran/Kemakmuran Masjid (BKM) se-Kota Medan menggelar Diskusi Publik di Aula Kantor Sekretariat DPD RI, Jalan Gajah Mada Medan, pada Sabtu (08/2/2025).
Dalam sambutannya, M. Nuh berharap forum diskusi yang mengangkat tema ‘Menyikapi Kemungkinan Adanya Perbedaan Penetapan Idul Fitri 1446 H’ tersebut bisa tumbuh semangat kebersamaan untuk saling menghormati dan sosialisasinya bisa bermanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
“Tentang adanya perbedaan yang selalu terjadi setiap tahunnya, tentunya ini kita-kita yang ada disini, diawali dengan pandangan-pandangan besar, Muhammadiyah dengan metode hisabnya, Nahdatul Ulama dengan metode Rukyatul Hilalnya, silahkan saja dengan metode yang berbeda-beda. Tetapi kita punya tradisi saling menghormati dan perbedaan agar menjadi rahmat,” jelas M. Nuh
M. Nuh juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para tokoh yang hadir sebagai narasumber forum diskusi, yakni dari PW Nahdlatul Ulama Prof. Nispul Khoir, Dr. Sulidar dari PW Muhammadiyah, Junaedi Husda, S. Ag, MM dari PW Al-Washliyah, Dr. Hendro Nugroho, ST, MT dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah 1.
Nuh juga berharap dengan adanya diskusi dan pemaparan dari narasumber, bisa saling mengoreksi, mengedukasi pandangan-pandangan tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan yang sangat berharga, serta nantinya akan menjadi masukan bagi para pengelola kegiatan keummatan di bulan Ramadhan.
Diakhir sambutannya, M. Nuh juga memperjelas bahwa pertemuan forum diskusi tersebut bukan untuk menghebohkan atau memunculkan kontroversi tetapi justru bermaksud menjembatani dinamika yang ada untuk membangun semangat kebersamaan dengan penuh rahmat dan menambah amal serta pemahaman berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Hadir sebagai narasumber perwakilan PW Muhammadiyah Sumut, Dr Sulidar MAg menjelaskan tentang Kalender Hijriah Global Tunggal, dimana Muhammadiyah sudah memakainya sejak tahun 2023.
“Dengan adanya kalender ini, kalau 1 Syawal di Jepang, maka 1 Syawal juga di Amerika, begitu seterusnya. Jadi ada kesamaan. Tetapi apapun keputusannya mengenai penetapan 1 Syawal nanti, kita wajib saling menghormati,” ungkap Dr Sulidar.
Sementara itu, Wakil Rois Nahdatul Ulama Sumut Prof Nisful Khoir MAg mengatakan, perbedaan penetapan 1 syawal adalah persoalan klasik yang disebabkan perbedaan memaknai Nas atau Hadist. Dari perbedaan itu, melahirkan ijtihad yang berbeda-beda. Kita di NU mengedepankan toleransi dalam penetapan 1 Syawal, dan kita menjadikan pemerintah sebagai wasit atau penengah,” jelasnya.
Sedangkan narasumber berikutnya, Junaedi Husda SAg MM, perwakilan PW Al Washliyah Sumut berharap, semua golongan jangan memaksakan hasil ijtima ke umat. “Biarkan umat yang menentukan pilihannya sendiri,” terang Junaedi.
Junaedi Husda juga mengajak umat Islam untuk menghindari perdebatan dan saling berbantah-bantahan. “Selalu berbaik sangka, tidak menyakiti perasaan orang lain dan jauhi sifat fanatisme,” pungkas Junaedi.
Pemaparan lainnya disampaikan Dr Hendro Nugroho ST, MT dari BMKG Wilayah 1 Kota Medan. Hendro menjelaskan tentang konjungsi yang berkait erat dengan penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah.
“BMKG yang merupakan lembaga pemerintah yang menyediakan data pengamatan untuk mendukung penentuan awal bulan hijriah, dan dalam penetapan awal bulan Hijriyah menggunakan perhitungan astronomi, yaitu menggunakan perhitungan posisi bulan berdasarkan data astronomi, menghitung ketinggian Hilal, Elongasi (jarak sudut antara bulan dan matahari) serta iluminasi bulan. Namun keputusan resmi tetap berada di tangan pemerintahan yaitu Kementerian Agama dan Ormas Islam, ” jelas Hendro Nugroho. (Soni).
