Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut untuk mempersiapkan seluruhnya, sebagaimana instruksi Pemerintah Pusat dalam hal rencana pembukaan Bandara Kualanamu untuk kedatangan Internasional. Seluruh jajaran terkait di Pemprov Sumut juga diminta untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembukaan Kedatangan Internasional di Bandara Kualanamu dan Ngurah Rai Bali, di kediaman Gubernur Sumut Jalan Karya Bakti Medan Johor, Sabtu (2/10) sore. Hadir di antaranya Sekretaris Satgas Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, Liaison Officer (LO) BNPB Pusat untuk Sumut Mayjen TNI (Purn) Darlan Harahap dan lainnya.
“Untuk semuanya saya meminta ini semua untuk mempersiapkan segala arahan dan instruksi pusat dengan sebaiknya, dan berkoordinasi dengan Pangdam serta Kapolda Sumut,” ucap Edy Rahmayadi.
Sebelumnya pada rapat tersebut Edy Rahmayadi meminta pada Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengenai tagihan piutang insentif tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2020 yang belum dibayar oleh Kemenkes RI. Menurut Edy Rahmayadi hal ini perlu untuk diselesaikan dengan segera, agar tidak ada teguran kembali dari pihak BPK untuk Pemprov Sumut.
“Perlu kami laporkan Pak Luhut, mengenai tagihan piutang insentif Nakes tahun 2020 sebesar Rp15 miliar yang belum dibayarkan Kemenkes. Kami minta ini diprioritaskan Pak dan jangan terlalu lama yang nantinya akan menjadi teguran kembali oleh BPK,” katanya.
Sementara Menko Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat itu menginstruksikan, Pemerintah Daerah yakni Provinsi Sumut dan Provinsi Bali, TNI dan Polri serta Angkasa Pura dalam persiapan pembukaan kedatangan wisman di dua bandara tersebut, yang diwacanakan pada bulan Oktober ini.
“Kita harus mempersiapkan dengan matang pembukaan kedatangan internasional ini. Dan kita harus melihat kondisinya juga, kalau masih meningkat angka Covid-19 ini, saya rasa tidak bisa kita laksanakan pada bulan ini,” ucap Luhut.
Kesiapan itu yakni, pihak Imigrasi yang akan mendata segala administrasi kunjungan WNA dan WNI, TNI dan Polri dalam hal pengamanan dan isolasi terpusat, serta pemerintah daerah dan Angkasa Pura dalam hal tes dan tracing.
Luhut juga memastikan kesiapan Pemda pada efek yang akan terjadi nantinya bila pelonggaran ini dilaksanakan. Hal ini terlihat dari data penerbangan di Bandara Soekarno Hatta yang sudah dibuka dua minggu lalu yang mengalami peningkatan pada kurva Covid-19 di DKI Jakarta.
“Makanya itu saya minta dipersiapkan dengan baik terutama dari aspek kapasitas tes di bandara, serta antisipasi kerumunan di Bandara nantinya,” katanya. (HT)
