Medan – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, sejumlah evaluasi dan refleksi terhadap perjalanan bangsa terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), yang menyuarakan pentingnya pembenahan di sektor hukum dan pemenuhan hak dasar rakyat sebagai wujud nyata kemerdekaan.
Ketua LP3SU, Salfimi Umar, dalam keterangannya kepada media, menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa meskipun Indonesia telah mencapai usia kemerdekaan ke-80 tahun, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan merata.
“Harapan masyarakat terhadap tegaknya hukum sebagai jaminan keadilan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Saat ini masih banyak oknum, baik di kalangan birokrasi maupun institusi, yang tidak menjalankan perintah undang-undang secara konsisten. Ini bukan hanya mencederai keadilan, tetapi juga menjadi bumerang yang menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkap Salfimi Umar yang akrab disapa Salfimi. Pada Minggu, (20/07/25).
Menurutnya, delapan dekade perjalanan bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga kepemimpinan Presiden kedelapan, Prabowo Subianto, semestinya menjadi titik refleksi besar untuk memperkuat fondasi negara hukum dan demokrasi. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi panglima yang berdiri tegak di atas semua golongan.
“Momen 80 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum emas untuk memperbaiki sistem hukum dan demokrasi kita. Kemerdekaan bukan hanya seremonial tahunan, tetapi harus dirasakan dalam kehidupan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan segelintir elite,” tegasnya.
Tak hanya persoalan hukum, Salfimi juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat, terutama terkait lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi hampir setiap hari. Ia menyebut bahwa fluktuasi harga barang pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur menjadi keluhan utama masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Fenomena tersebut nyata. Harga-harga kebutuhan pokok naik tanpa ada kepastian. Pemerintah seharusnya hadir dan mampu menekan harga dengan regulasi yang berpihak kepada rakyat. Jangan biarkan keresahan masyarakat terus berlangsung karena ketidakpastian ekonomi,” ujar Salfimi.
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga pemantau pemilu, Sal Umar juga menyinggung pentingnya menjaga iklim demokrasi yang sehat menjelang kontestasi politik berikutnya. Menurutnya, demokrasi yang matang harus dibangun dengan menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap hak politik masyarakat.
“Sebagai lembaga yang konsisten memantau proses demokrasi, kami menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar menciptakan rasa tentram dalam berdemokrasi. Pemilu harus menjadi cerminan kedaulatan rakyat, bukan sekadar prosedur formalitas,” katanya.
Lebih lanjut, Salfimi menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, dengan sumber daya alam yang melimpah di darat maupun laut. Oleh karena itu, ia berharap kemerdekaan ke-80 tidak hanya menjadi ajang nostalgia, melainkan dijadikan momentum untuk mengoptimalkan potensi nasional demi kemakmuran rakyat.
“Indonesia memiliki kekayaan luar biasa. Devisa kita besar, sumber daya kita melimpah. Tinggal bagaimana mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir orang. Inilah makna kemerdekaan sejati,” ucapnya.
Tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI yang diperingati pada 17 Agutus 2025 ini adalah “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”.
Salfimi menyampaikan harapan besar terhadap masa depan Indonesia, seraya mengajak seluruh rakyat untuk tetap optimis dan bersatu membangun bangsa.
“Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Maju terus Indonesiaku. Semoga rakyat Indonesia semakin makmur dan sejahtera, dan kemerdekaan benar-benar terasa hingga ke akar rumput,” pungkasnya. (Bustami)
